Putusan Mahkamah Agung Nomor: 897/B/PK/Pjk/2019 - Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung

Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4451 Putusan

Terakhir diperbarui 25 Maret 2023

Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.

PPN & PPnBM

11 November 2019 | View : 792

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 897/B/PK/Pjk/2019

PUTUSAN

Nomor 897/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT. MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Pekanbaru 28116, alamat korespondensi: APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Suite 1-5, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, yang diwakili oleh Isen Henry Tjong; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lie Sutjipto Budiharjo Wibowo, kewarganegaraan Indonesia,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/MII/MPK/2018, tanggal 17 Juli 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3554/PJ/2018, tanggal 6 Agustus 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107519.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00265/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 30 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari 2013, atas nama Pemohon Banding, sehingga jumlah PPN Masa Pajak Februari 2013 yang lebih dibayar menjadi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Ekspor	3.734.019.230,00
2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.977.716.812,00
3	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	12.597.724.163,00
4	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
5	Jumlah	21.309.460.205,00
6	PK yang harus dipungut/dibayar sendiri	497.771.680,00
7	PM yang dapat diperhitungkan	776.397.185,00
8	Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
9	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	776.397.185,00
10	Jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar	(278.625.505,00)
11	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	0,00
12	PPN yang kurang (lebih) dibayar	(278.625.505,00)
13	Sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
14	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
15	Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	(278.625.505,00)

Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107519.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00265/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/407/13/218/15 tanggal 21 April 2015 Masa Pajak Februari 2013, atau nama PT. Muriniwood Indah Industry, NPWP: 01.496.242.7-218.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Pekanbaru 28116, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	24.034.727.485,00
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	559.362.251,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp	631.375.175,00
PPN yang Lebih Dibayar	Rp	72.012.924,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juli 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 17 Juli 2018, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107519.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, telah dilakukan pada tanggal 16 April 2018, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. MURINIWOOD INDAH INDUSTRY tidak diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis: Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Anggota Majelis: Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti: M. Usahawan, S.H.

Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.

Mempersiapkan
Print File