Putusan Mahkamah Agung
Jumlah Putusan Mahkamah Agung : 4454 Putusan
Terakhir diperbarui 27 September 2022
Putusan MA merupakan daftar yang memuat putusan-putusan Mahkamah Agung atas suatu kasus sengketa pajak yang diajukan peninjauan kembali.
Cari Putusan Mahkamah Agung
Urut berdasarkan : |
PPh Badan
18 November 2019 | View : 285
PUTUSAN
Nomor 868/B/PK/Pjk/2019
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3283/PJ/2018, tanggal 19 Juli 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;
 
Lawan
 
PT. SAPTAINDRA SEJATI, beralamat di Graha Saptaindra Lantai 5-8 Jalan TB Simatupang Kav 18 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Christina , jabatan Direktur;
 
Termohon Peninjauan Kembali;
 
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107650.15/2013/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 07 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-00481/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00033/406/13/091/15 tanggal 28 April 2015 Tahun Pajak 2013 yang dimohonkan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00481/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00033/406/13/091/15 tanggal 28 April 2015 Tahun Pajak 2013 yang terkait dengan koreksi positif biaya penyusutan peralatan operasional sebesar USD3,757,366.74 dan biaya perangkat keras sebesar USD130,000.00, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
sehingga perhitungan PPh Badan terutang dan jumlah pajak yang lebih dibayar untuk Tahun Pajak 2013 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 
Peredaran Usaha
USD
410,304,049.55
Harga Pokok Penjualan
USD
374,015,319.11
Laba Bruto 
USD
36,288,730.44
Biaya Usaha
USD
19,426,007.72
Penghasilan Netto dalam negeri
USD
16,862,722.72
Penghasilan dari luar usaha
USD
(21,578,949.41)
Penyesuaian Positif
USD
45,116,948.36
Penyesuaian Negatif
USD
28,699,973.37
Jumlah Penghasilan Netto
USD
11,700,748.30
Kompensasi Kerugian 
USD
11,558,914.00
Penghasilan Kena Pajak
USD
141,834.30
Pajak Terhutang
USD
35,458.58
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan
USD
11,016,381.91
Pajak yang lebih bayar
USD
10,980,923.34
 
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2016;
 
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107650.15/2013/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 07 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 
Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00481/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 Juli 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00033/406/13/091/15 tanggal 28 April 2015, atas nama PT. Saptaindra Sejati, NPWP 01.909.611.4-091.000, alamat Graha Saptaindra Lantai 5-8 Jalan TB Simatupang Kav 18 Jakarta Selatan, sehingga Pajak Penghasilan Tahun 2013 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
 
Penghasilan Neto
USD
11,705,430.41
Kompensasi Kerugian
USD
(8,441,972.09)
Penghasilan Kena Pajak 
USD
3,263,458.32
Pajak Penghasilan Terutang
USD
815,864.58
Kredit Pajak
USD
(11,016,381.91)
PPh yang kurang/(lebih) dibayar 
USD
(10,200,517.33)
 
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Agustus 2018;
 
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
 
Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107650.15/2013/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya; 
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107650.15/2013/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
  3. Dengan mengadili sendiri:
    3.1.
    Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
    3.2.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00481/KEB/WPJ. 19/2016 tanggal 19 Juli 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00033/406/13/091/15 tanggal 28 April 2015, atas nama PT. Saptaindra Sejati, NPWP 01.909.611.4-091.000, alamat Graha Saptaindra Lantai 5-8 Jalan TB Simatupang Kav 18 Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
    3.3.
    Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;
Atau: Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
 
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 September 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
 
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
 
Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00481/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 Juli 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00033/406/13/091/15 tanggal 28 April 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.909.611.4-091.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi USD10,200,517.33; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
  1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Harga Pokok Penjualan - biaya penyusutan peralatan operasional sebesar USD3,757,366.73 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu jenis harta dan pengelompokannya telah dilakukan penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dalam menghitungkan Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (6) dan ayat (11) Undang-Undang Pajak Penghasilan; 
     
  2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD10,200,517.33; dengan perincian sebagai berikut:
Penghasilan Neto
USD
11,705,430.41
Kompensasi Kerugian
USD
(8,441,972.09)
Penghasilan Kena Pajak 
USD
3,263,458.32
Pajak Penghasilan Terutang
USD
815,864.58
Kredit Pajak
USD
(11,016,381.91)
PPh yang kurang/(lebih) dibayar 
USD
(10,200,517.33)
 
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
 
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
 
Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait; 
 
MENGADILI
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah); 
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
 
Ketua Majelis: Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
 
Anggota Majelis: Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Is Sudaryono, S.H.,M.H
 
Panitera Pengganti: M. Usahawan, S.H.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File